Hukum Bisnis Ialah Apa? Ini Definisi Hingga Contoh Penerapannya

Hukum bisnis termasuk salah satu cabang ilmu yang mungkin sudah tidak asing lagi di tanah air. Topik ini cukup populer karena mulai banyak masyarakat Indonesia tertarik dengan bidang wirausaha.

Hukum sendiri secara umum dihadirkan untuk memberikan aturan dan batasan mengenai suatu hal. Sehingga tidak ada pihak yang menyebabkan gangguan bagi manusia lain, makhluk hidup, alam maupun lingkungan.

Supaya Anda lebih memahami istilah ini secara mendalam, mari membaca informasinya di dalam artikel berikut. Akan kami sampaikan definisi, tujuan, fungsi, ruang lingkup bahkan sampai contoh penerapannya.

Definisi dari Hukum Bisnis Adalah Apa?

Ketika berhubungan dengan dunia bisnis, ada hukum yang mengaturnya sama seperti bidang lainnya. Apabila Anda ingin terjun dalam bidang ini, maka ada baiknya untuk mempelajari berbagai ilmu terkait.

Termasuk hukum bisnis. Istilah ini sendiri dapat diartikan sebagai sebuah perangkat kaidah hukum yang dipakai dalam mengatur tata cara pelaksanaan aktivitas maupun urusan dagang, industri hingga keuangan.

Seluruhnya yang mempunyai hubungan dengan proses produksi maupun pertukaran barang dan jasa. Jadi, tidak terbatas pada satu jenis aktivitas dagang. Lantas, mengapa diperlukan cabang ilmu ini dalam kehidupan?

Tujuan hukum bisnis ialah untuk melindungi, mengawasi dan mengatur semua hal yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan industri. Baik itu perdagangan terkait bidang barang maupun jasa.

Ketika memahami sepenuhnya mengenai cabang ilmu ini, pelaku wirausaha dapat menjalankan aktivitas perdagangan sesuai dengan kode etik. Jadi, aktivitasnya akan senantiasa berada dalam koridor yang benar dan adil.

Hukum bisnis perlu diketahui oleh pebisnis pemula sehingga mengetahui apa saja perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sehingga tidak akan melakukan aktivitas melenceng atau melanggar kode etik.

Namun, cabang ilmu ini tidak akan menghambat pebisnis dalam meraih keuntungan. Karena tentu sebuah industri mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan. Hanya memberikan aturan agar aktivitasnya lebih terarah.

Umumnya, ketika mendalami cabang ilmu ini, Anda akan diarahkan pada hukum perdata dan dagang. Keduanya merupakan dasar pengetahuan dalam menjalankan usaha. Jadi, apabila terjadi masalah, dapat menemukan dasar hukumnya.

Baca Juga : Bisnis Internasional

Definisi dari Hukum Bisnis Syariah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai rakyat dengan mayoritas agama Islam. Sehingga banyak sekali hal berkaitan dengan agama tersebut. Biasanya tersemat kata “syariah” ketika berada dalam lingkup agama Islam.

Misalnya saja hukum bisnis syariah. Istilah ini bisa didefinisikan sebagai hukum yang mengatur bisnis dalam Islam. Jadi, aturan tersebut perlu diikuti oleh pebisnis dengan agama Islam. Jika menganut agama lain, tentu tidak perlu mengikutinya.

Bisnis syariah sendiri bisa dimaknai sebagai upaya manusia dalam memenuhi keperluan hidup berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan. Dapat berupa perdagangan barang maupun jasa berdasarkan aturan dan hukum Allah SWT.

Usaha ini tergolong dalam penguatan ekonomi syariah. Jadi tidak heran apabila perlu menerapkan contoh hukum bisnis syariah. Bukan sekedar mengikuti perundang-undangan secara umum.

Cabang ilmu ini juga memuat penyelesaian sengketa yang umum terjadi dalam aktivitas perdagangan. Mungkin Anda juga kerap melihat berita di mana menayangkan mengenai sengketa antar pemilik usaha.

Hal tersebut dapat diselesaikan dengan hukum terkait perdagangan syariah. Melalui penerapannya, setiap pihak dapat menjalankan usaha komersial secara nyaman dan aman. Dunia perdagangan bisa berjalan secara kondusif.

Tahukah Anda bahwa ada konflik yang mungkin saja terjadi dalam penerapan bisnis syariah? Misalnya saja terkait konflik belum terwujudnya pengawasan ekonomi syariah secara benar.

Contohnya saja tatkala sebuah lembaga pengelolaan keuangan syariah tidak terpisah dari lembaga konvensional. Tentu hal tersebut dapat menimbulkan salah tafsir atau pengertian menjadi tercampur.

Konflik lainnya dapat berupa sistem bagi hasil (mudharabah) yang sering diasumsikan tidak sungguh-sungguh berdasarkan konsep semestinya. Kerugian kerja sama hanya ditanggung oleh nasabah sebab keuntungan sudah ditentukan oleh pihak bank.

Simak Juga : Konsultan Bisnis

Tujuan dan Fungsi Hukum Bisnis

Sebuah hukum, termasuk terkait dengan bisnis tentu mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. Pertama-tama, mari menyimak tujuannya terlebih dahulu dalam penjelasan di bawah ini.

1. Menjamin Berjalannya Fungsi Keamanan Mekanisme

Tujuan pertama hukum bisnis adalah menjamin berjalannya fungsi keamanan mekanisme di dalam sebuah pasar. Mengingat seluruh pebisnis menjalankan aktivitasnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga fungsi keamanan mekanisme di pasar mampu terjaga.

2. Melindungi Usaha

Tujuan selanjutnya ialah melindungi beragam jenis usaha. Tidak terbatas pada satu jenis usaha, sehingga masyarakat bisa merasakan ketenangan. Tentu aktivitas dapat berjalan lancar jika bidang usaha dilindungi.

3. Menghadirkan Perlindungan

Bukan hanya jenis usahanya yang dilindungi oleh hukum, namun juga pelaku ekonomi. Sehingga pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas secara benar tanpa takut akan ancaman dari pihak lain.

4. Menghadirkan Bisnis Adil dan Aman

Tujuan paling akhir ialah menghadirkan bisnis yang adil dan aman untuk semua pihak. Jadi, tidak ada istilah “pilih kasih” dalam bidang perdagangan ini. Semuanya bisa beraktivitas dalam perlindungan.

Sepertinya kurang lengkap jika hanya memahami tujuan tanpa fungsi dari hukum bisnis. Padahal hal ini sangat penting terutama bagi pebisnis pemula. Mari menyimak fungsinya dalam penjelasan di bawah ini.

5. Sumber Informasi Praktis

Hukum dalam hal usaha bukan hanya berguna sebagi aturan. Namun juga sumber informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Baik itu pelaku masih pemula maupun sudah profesional.

6. Menginformasikan Hak dan Kewajiban Pelaku Bisnis

Cabang ilmu ini mampu menyediakan arahan atau bantuan pebisnis mengenai hak dan kewajibannya. Terutama bagi mereka yang baru pertama kali terjun dalam bidang komersial tersebut.

7. Mendorong Perilaku Adil

Fungsi lainnya ialah mendorong perilaku adil dalam diri setiap pebisnis. Sehingga tidak ada yang mencoba berbuat curang. Perilaku adil dapat berupa menjalankan aktivitas komersial secara sehat.

Baca Juga : Jurusan Administrasi Bisnis

Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Terdapat ruang lingkup dalam cabang ilmu ini. Ada beberapa poin dalam ruang lingkup ini yang perlu Anda tahu. Mari menyimak penjelasan lengkapnya dalam pembahasan di bawah ini.

1. Pelaku Bisnis

Ruang lingkup pertama yang dapat dipelajari melalui file hukum bisnis ppt berkaitan dengan pelaku wirausaha. Pelaku bisa berupa orang-perorangan maupun badan hukum usaha. Misalnya saja PT, CV, Firma, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya.

2. Perbuatan

Ruang lingkup lainnya terkait dengan perbuatan para pebisnis. Dalam hal ini bisa berupa hukum kontrak, export-import, lingkungan, tenaga kerja, pajak, persaingan usaha (anti monopoli), penanaman modal, perlindungan konsumen hingga pasar modal.

3. Aset (Harta Kekayaan)

Aset atau harta kekayaan milik pebisnis tidak terlepas dari ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup ini dapat berupa hukum benda, agraria, jaminan hingga hak kekayaan intelektual (HAKI).

Pernahkah Anda mendengar mengenai kekayaan intelektual? Kekayaan pebisnis tidak hanya berupa materi. Ada juga yang mempunyai kekayaan intelektual dan ada hukumnya.

4. Permodalan (Pembiayaan)

Sebuah usaha tentu tidak akan berjalan tanpa adanya modal. Namun, perlu ada aturan yang mengatur mengenai permodalan supaya tidak ada pihak bertindak semena-mena.

Permodalan atau pembiayaan bisa berupa hukum perbankan, pembiayaan non-perbankan, leasing sewa-beli, modal ventura, hingga factoring. Terkait permodalan ini tentu tidak terlepas dari aturan.

Dapat dikatakan jika seluruh bentuk bisnis termasuk dalam kajian ilmu hukum perdagangan. Termasuk juga pelaku yang menjalankan aktivitas terkait. Baik itu pelakunya perseorangan maupun badan usaha bahkan bisa juga lembaga.

Asas Asas Hukum Bisnis

Sama seperti pada bidang hukum lainnya, cabang ilmu ini juga mempunyai sejumlah asas. Terdapat 7 asas di mana wajib Anda pelajari apabila terjun dalam bidang bisnis.

1. Manfaat

Mari membahas asas pertama, yakni asas manfaat. Dalam pelaksanaannya, cabang ilmu ini tentu harus menghadirkan manfaat bagi pihak terkait. Tidak boleh merugikan manusia, makhluk hidup, maupun lingkungan.

2. Keadilan Serta Pemerataan yang Berperikemanusiaan

Kedua, ada asas keadilan serta pemerataan yang berperikemanusiaan. Namanya hukum sudah pasti harus adil tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak ditinggikan karena latar belakang tertentu.

3. Keseimbangan, Keserasian serta Keselarasan dalam Perikehidupan

Berikutnya ada asas keseimbangan, keserasian serta keselarasan dalam perikehidupan. Asas keseimbangan, keserasian serta keselarasan dalam perikehidupan ini tidak boleh diabaikan dalam hukum bisnis.

4. Kemandirian yang Berwawasan Kebangsaan

Ketika diterapkan di Indonesia, maka cabang ilmu ini perlu mengikuti asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan. Tentu tidak boleh melupakan identitas Bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika berkaitan dengan bisnis.

5. Usaha Bersama maupun Kekeluargaan

Selanjutnya ada asas usaha bersama maupun kekeluargaan. Di Indonesia, memang banyak asas yang mengedepankan kebersamaan maupun kekeluargaan. Sehingga tidak aneh apabila materi kuliah hukum bisnis juga memuat asas usaha bersama maupun kekeluargaan.

6. Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk menjalankan aktivitas ekonomi tanpa ada syarat khusus. Setiap orang mempunyai hak sama sehingga tidak ada pilih kasih.

7. Membangun Namun Tidak Merusak Lingkungan

Asas yang tidak boleh dilupakan dalam setiap aktivitas wirausaha ialah membangun tanpa merusak lingkungan. Sangat ditekankan untuk memelihara kelestarian lingkungan ketika menjalankan aktivitas terkait.

Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis

Apakah Anda sudah tahu apa itu studi kelayakan bisnis? Studi ini ialah aktivitas yang dijalankan guna menentukan apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Banyak poin aktivitas dalam studi ini, misalnya identifikasi masalah, peluang, dan lain sebagainya.

Ada sejumlah aspek perlu diperhatikan dalam menjalankan aktivitas ini, yakni terkait hukum. Hal ini terkait dengan legalitas dalam mendirikan suatu usaha. Berikut ini beberapa poin pentingnya.

1. Nomor Pokok Wajib Pajak di mana singkatannya NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak atau umum disingkat NPWP ialah persyaratan administrasi yang wajib dimiliki oleh pebisnis. Bukan hanya perseorangan namun juga badan usaha. Sehingga seluruh pihak menjalankan hak dan kewajibannya terkait pajak.

Biasanya, dokumen semacam ini perlu diurus melalui kantor resmi Pemerintah. Akan tetapi, NPWP dapat diperoleh melalui cara online. Hal ini semakin memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh NPWP.

2. Akta Pendirian dari Notaris

Poin lainnya terkait aspek hukum bisnis dalam studi ini ialah akta pendirian dari notaris. Akta pendirian menunjukkan legalitas terkait bisnis. Melalui dokumen tersebut, pebisnis telah menunjukkan keikutsertaan dalam regulasi dan legalitas.

3. Surat Izin Usaha Perdagangan atau disingkat SIUP

Selanjutnya ada Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. SIUP ialah surat perizinan yang dikhususkan untuk setiap pelaku usaha, baik itu skala kecil maupun skala global. Surat ini menunjukkan pengakuan atas legalitas suatu usaha.

4. Surat Tanda Daftar Perusahaan di mana singkatannya TDP

Surat Tanda Daftar Perusahaan ialah daftar pencatatan resmi perusahaan di mana memuat hal wajib yang perlu didaftarkan oleh badan usaha. Lantas disahkan oleh pejabat daerah yang mempunyai wewenang dalam hal terkait.

Contoh Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia dan Internasional

Sepertinya memahami teori saja terasa kurang lengkap tanpa ada contohnya. Ada banyak sekali contoh penerapan cabang ilmu ini di Indonesia maupun di dunia. Secara umum, contoh penerapannya di Indonesia seperti berikut.

1. Kepailitan

Pailit atau bangkrut maksudnya ialah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut lantas warisannya sudah ditujukan untuk membayar utang-utangnya. Mungkin Anda juga pernah membaca mengenai pailit di luar negeri yang dikenai hukum bisnis internasional.

Kepailitan ialah suatu proses di mana seorang debitor sedang kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Lantas harta debitor akan dibagikan kepada kreditor berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Likuidasi

Contoh penerapan hukum bisnis di Indonesia selanjutnya ialah likuidasi. Likuidasi ialah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang dan pelunasan utang.

Termasuk juga penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik perusahaan. Proses likuidasi ini diawali dengan menunjuk likuidator, umumnya berasal dari direksi perusahaan.

3. Merger

Merger ialah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri menggunakan nama perseroan. Sedangkan perseroan lainnya lenyap, baik itu namanya maupun kekayaannya karena dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri.

Materi Hukum Bisnis yang dipelajari

Cabang ilmu pengetahuan ini dapat dipelajari melalui universitas. Ada jurusan khusus untuk mempelajarinya. Dalam Bahasa Inggris, jurusan ini disebut dengan Business Law.

Ketika masuk dalam jurusan ini tentu Anda akan mendapatkan beragam materi mengenai hukum dalam lingkungan bisnis. Misalnya saja materi berupa islamic law, theory of state, private law, criminal law, international law, administrative law dan lain sebagainya.

Cara Membuat Makalah Hukum Bisnis

Membuat makalah merupakan tugas yang umum diberikan dosen kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Hampir semua jurusan memberikan tugas berupa membuat makalah, termasuk jurusan hukum.

Apabila Anda berniat masuk ke jurusan hukum bisnis, maka ada baiknya tahu cara membuat makalah secara benar. Sehingga dapat memahami seluruh materi perkuliahan secara tepat dan mengaplikasikannya pada usaha.

1. Menetapkan Tema dan Judul

Langkah paling awal dalam membuat makalah ialah menetapkan tema dan judul. Tentukan topik apa yang akan dibahas di dalam makalah. Lantas, berikan judul yang sesuai dan mewakili isi materinya.

2. Menemukan Bahan Referensi

Biasanya referensi makalah berupa buku dan jurnal. Anda bisa menemukannya dalam bentuk fisik di perpustakaan. Bisa juga mencarinya dalam bentuk soft file di internet.

3. Menulis dengan Sistematis

Selanjutnya Anda dapat menuliskan makalah secara sistematis. Mulai dengan pendahuluan dan tutup memakai kesimpulan. Manfaatkan referensi yang ada dan jangan lupa sunting makalahnya sebelum dikumpulkan ke dosen.

Referensi Buku Hukum Bisnis

Ketika ingin menulis makalah, sangat wajar apabila bingung menemukan buku referensi yang tepat. Supaya tidak bingung lagi, berikut beberapa rekomendasi buku yang mungkin sesuai dengan tema makalah Anda.

1. Panduan Bisnis Pengantar Bisnis, Karya dari Rosa Nikmatul Fajri

Buku karya Rosa Nikmatul Fajri ini memuat beberapa bab yang akan mengenalkan hukum terkait bisnis seperti legalitas perusahaan, perlindungan konsumen, pajak, dan lain lain. Buku ini juga dapat menjadi panduan bagi para pebisnis pemula.

2. Hukum Bisnis: Kunjungan Undang-undang di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Karya dari Edy Santoso

Rekomendasi buku selanjutnya datang dari Edy Santoso. Buku ini lebih fokus pada undang-undang terkait teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sangat penting mengingat berkembangnya teknologi yang semakin pesat.

Dalam menjalankan suatu usaha ada banyak hal yang perlu diperhatikan terutama terkait legalitas. Jadi, wajib mempelajari hukum bisnis ketika ingin menjalankan suatu usaha. (www.alkisahnews.com)